Sejarah Perkembangan PR di Indonesia

CORPORATE PR

Sejarah Perkembangan PR di Indonesia

Secara konsepsional terjadi pada tahun 1950-an. Kala itu berdiri organisasi HUMAS pertama kali di perusahaan perminyakan negara ( Pertamina). Peranan divisi HUPMAS ( Hubungan Pemerintah dan Masyarakat ) Pertamina ini sangat penting dalam upaya menjalin hubungan komunikasi timbal balik dengan pihak klien, relasi bisnis, perusahaan swasta/BUMN/Asing dan masyarakat.

Kemudian pada tahun 1954, secara resmi HUMAS diterapkan pada jajaran kepolisian. Dilanjutkan di berbagai instansi pemerintah dan perusahaan swasta pada tahun 1970-an.

1.      Periode 1 ( Tahun 1962 )

secara resmi pembentukan HUMAS di Indonesia lahir melalui Presidium Kabinet PM Juanda, yang menginstruksikan agar setiap instansi pemerintah harus membentuk bagian/divisi HUMAS. Dijelaskan pula garis besar tugas kehumasan dinas pemerintah adalah : Tugas strategis yaitu ikut serta dalam proses pembuatan keputusan oleh pimpinan hingga pelaksanaaannya. Dan tugas taktis yaitu memberikan informasi, motivasi, pelaksanaaan komunikasi timbal balik dua arah supaya tercipta citra atas lembaga/institusi yang diwakilinya.

2.      2. Periode 2 ( Tahun 1967 – 1971 )

terbentuklah Badan Koordinasi Kehumasan (Bakohumas). Tata kerja badan ini antara lain ikut serta dalam berbagai kegiatan pemerintah dalam pembangunan, khususnya di bidang penerangan dan kehumasan, serta melakukan pembinaan dan pengembangan profesi kehumasan.

Bakor (badan koordinasi) diubah menjadi Bako-humas (Badan Koordinasi Kehumasan Pemerintah ) yang diatur melalui SK Menpen No. 31/Kep/Menpen/tahun 1971. Yang menjelaskan sebagai institusi formal dalam lingkungan Departemen Penerangan RI. Bakohumas tersebut beranggotakan Humas departemen, Lembaga Negara serta unit usaha negara/BUMN. Kerjasama antara Humas departemen/institusi tersebut menitikberatkan pada pemantapan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dalam operasi penerangan dan kehumasan.

3.      Periode 3 ( Tahun 1972 – 1993 )

a.       Lembaga swasta mulai mendirikan humas

b.      Dibuatnya Kode Etik Kehumasan Indonesia ( KEKI ). pada konvensi Nasional HUMAS di Bandung akhir tahun 1993.

c.       Perhumas juga tercatat sebagai anggota International Public Relations Association ( IPRA).

4.      Periode 4 ( Tahun 1995 – sekarang )

n  Adanya agensi HUMAS

Periode ini Public Relations berkembang di kalangan swasta bidang profesional khusus ( spesialisasi PR/HUMAS bidang industri pelayanan jasa). Dengan indikator sebagai berikut:

1. Tanggal 27 November 1995 terbentuk Himpunan Humas Hotel Berbintang ( H-3). Himpunan ini diperuntukkan sebagai wadah organisasi profesi HUMAS bidang jasa perhotelan, berkaitan erat dengan organisasi PHRI ( Perhimpunan Hotel dan Restoran di Indonesia).

2. Tanggal 13 september 1996 diresmikannya Forum Komunikasi Antar Humas Perbankan ( FORKAMAS) oleh Gubernur BI Soedradjad Djiwandono. Forum ini resmi bagi para pejabat HUMAS ( Public Relations Officer ), baik bank pemerintah ( HIMBARA), swasta ( PERBANAS), dan asing yang beroperasi di bidang jasa perbankan di Indonesia.

3. Keluarnya SK BAPEPAM No.63/1996, tentang wajibnya pihak emiten (perusahaan yang go public) di Pasar Bursa Efek Jakarta ( BEJ) dan Bursa Efek Surabaya memiliki lembaga Corporate Secretary.

4. Berdirinya PRSI ( Pulic Relations Society of Indonesia ) pada tanggal 11 november 2003 di Jakarta. ini menyerupai PRSA ( Public Relations Society of Amerika), sebuah organisasi profesional yang bergengsi dan berpengaruh serta mampu memberikan sertifikasi akreditasi PR Profesional (APR) di Amerika yang diakui secara internasional.

PRSI atau Masyarakat PR Indonesia (MAPRI) pertama kali dipimpin oleh August Parengkuan seorang wartawan senior harian Kompas dan mantan ketua Perhumas-Indonesia. Tujuan organisasi ini adalah meningkatkan kesadaran, kepedulian, kebersamaan, pemberdayaan serta pastisipasi para anggotanya untuk berkiprah sebagai PR professional dalam aktivitas secara nasional maupun internasional

A. Humas Pemerintah

Humas pemerintah pada dasarnya tidak bersifat politis. Bagian humas di indtitusi pemerintahan dibentuk untukmempublikasikan atau mempromosikan kebijakan-kebijakan mereka. Tugas pemerintah memang sangat berat, sebab masyarakat yang dihadapi terdiri dari berbagai publik dengan kepentingan yang sangat komplek pula. Hal ini memang tidak lepas dari “karakteristik” yang meletak dalam setiap program/kegiatan pemerintah, antara lain sebagai berikut :

1.      Program pemerintah ditunjuk untuk masyarakat luas. Dengan berbagai latar belakang, karakter, ekonomi, pendidikan (intelejensi) yang beragam.

2.      Sering kali hasilnya abstrak, yang sulit dilihat dalam waktu dekat, bahkan dalam jangka yang panjang sekalipun, karena sifatnya yang integral dan berkesinambungan.

3.      Program pemerintah selalu mendapat controlling / pengawasan dari berbagai kalangan terutama pers, Lembaga Swadaya Masyarakat, dan sebagainya.

corporate public relations

Tujuan

Meningkatkan pengetahuan teoritis dan ketrampilan praktis komunikasi karyawan dan manager perusahaan dalam rangka membantu upaya mempertahankan reputasi, kemampuan menghasilkan keuntungan, dan keberlangsungan hidup perusahaan.

Manfaat

Membantu karyawan dan manager dalam mengidentifikasi dan memperbaiki sikap dan perilaku komunikasi yang kurang sesuai dengan upaya mempertahankan reputasi, keuntungan, dan kehidupan perusahaan secara keseluruhan.